Asal mula konflik antara warga dan developer, ditenggarai dari sejumlah penguni perumahan yang berlokasi di kecamatan Pancoran Mas tersebut, yang keberatan untuk membayar iuran pengelolaan lingkungan (IPL) yang terbilang besar.
Sejumlah warga berdalih, mereka enggan untuk membayar iuran IPL karena ada beberapa aturan manajemen pengembang yang yang seharusnya tidak dibebankan kepada warga.
“Karena memang ada beberapa aturan dari manajemen pengembang yang sebetulnya itu bukan menjadi tanggungan kami,” jelas juru bicara warga Aruba, Vid Adrison.
Ia menjelaskan dalam berita acara serah terima (BAST) rumah, dinyatakan bahwa besaran IPL ditentukan setelah terbentuk perhimpunan penghuni. Dan perhimpunan juga RT sudah terbentuk dari tahun 2015, namun tetap saja besarnya IPL tetap ditentukan oleh developer hingga saat ini.
“Awalnya besaran IPL sebesar 200 ribu, kemudian naik tergantung luas rumah. Disini warga resah karena harus bayar iuran dari 400 sampai 1 juta rupiah,” kata Vid.
Hal lainnya yang juga membuat sejumlah warga keberatan terkait IPL adalah biaya staff dan juga fasilitas prasarana umum yang seharusnya tidak dibebankan kepada warga.
“Semua itu bentuk kesewenang-wenangan, apalagi dengan pemadaman listrik. Kabarnya mereka juga akan mengambil akses jalan kami,” kata Vid.
Salah satu warga Aruba lainnya yang juga mengeluhkan sikap arogansi developer dengan memutus aliran listrik adalah Reni Fitria. Wanita tiga anak ini, mengaku sudah 11 hari aliran listrik dirumahnya diputus. Ia mengaku kecewa lantaran aktivitas keluarganya sangat terganggu. Terlebih untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kebutuhan sekolah anak.
“Jelas sangat terganggu. Padahal kita sudah berupaya untuk melakukan mediasi dengan pengembang, namun sampai saat ini hasilnya nihil. Saya enggak tau alasan mereka tidak mau menemui kami,” cerita Fitria.
Selain terus mencoba untuk melakukan mediasi dengan pengembang, Fitria dan juga beberapa warga yang mengalami hal senasib, mencoba peruntungan dengan melaporkan keluhan mereka ke DPRD, dan juga YLKI. Selain itu mereka juga mengadukan keluhan ke polresta Depok, PLN dan juga Pemprov Depok.