WARTABUANA – Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mendorong aparat penegak hukum seperti TNI, Polri, dan BIN untuk terus mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk yang diakibatkan oleh manuver politik para politisi.
Manuver politik kata politisi yang kerap disapa Bamsoet ini tidak boleh mengorbankan masyarakat, apalagi mengadu domba kelompok-kelompok masyarakat hanya karena beda pilihan politik.
Bamsoet, bersyukur dan memberi apresiasi kepada TNI, Polri dan BIN karena sejauh ini berhasil menetralisir keadaan di tengah maraknya manuver para politisi. Namun, ia berharap gesekan antar kelompok massa di Surabaya dan Riau beberapa saat lalu saat menyikapi deklarasi #2019GantiPresiden tidak berulang di kota-kota lainnya.
“Suasana menuju tahun politik 2019 menghadirkan pemandangan yang tidak menyenangkan untuk dilihat banyak orang. Kondusifitas beberapa kota di Jawa dan sejumlah daerah lain berpotensi terganggu akibat manuver para politisi yang tidak dapat diterima oleh sebagian warga. Karena itu, tindakan antisipatif patut diteruskan,” beber mantan Ketua Komisi III DPR RI tersebut.
Menurutnya, kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden tidak salah dan memang tidak boleh dipersalahkan atas nama demokrasi atau kebebasan berpendapat. Selain itu, ia juga meminta apabila para penggiat deklarasi ini punya massa pendukung di beberapa tempat, juga tidak boleh dikecam. Bahkan semua pihak patut menerimanya sebagai fakta apa adanya.
Akan tetapi, lanjut Bamsoet, ketika pergerakan dari massa pendukung deklarasi dan massa penolak deklarasi berpotensi bentrok dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat (Kamtibmas), negara dalam hal ini aparat keamanan di setiap daerah, wajib hadir untuk menengahi sekaligus mencegah gesekan.
“Masing-masing kelompok beserta massa pendukungnya wajib menahan diri. Semua pihak juga harus menghormati aparat keamanan di setiap daerah ketika mereka harus membuat keputusan terbaik untuk meminimalisir risiko sekecil apa pun,” pungkas politisi dapil Jawa Tengah VII tersebut.[]