JAKARTA, WB – Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim menjelaskan, upaya tim pemberantasan mafia migas untuk meniadakan Bahan Bakar Minyak (BBM) RON 88 dengan menggantinya menjadi RON 92, kata Ibrahim membutuhkan kebijakan khusus dan sosialisasi jelas kepada masyarakat.
Sosialisasi jelas dibutuhkan agar proses pengalihan itu tidak menimbulkan resistensi bagi publik.
“Pengalihan penggunaan BBM bersubsidi ke RON 92 bisa saja menimbulkan keraguan di masyarakat karena berkaitan dengan pasokan yang mungkin pemerintah belum tentu bisa penuhi,” ujar Ibrahin di bilangan Cikini, Sabtu (27/12/2014).
Kekhawatiran Ibrahim didasarkan atas, banyaknya kilang Pertamina saat ini yang telah uzur atau berusia tua. Itu artinya produksi BBM hanya bisa dihasilkan beroktan rendah. Untuk memproduksi oktan dengan RON 88 saja menjalani proses yang cukup kompleks.
Ibrahim menambahkan saat pemerintah tetap mengimplementasikan peniadaan BBM RON 88, agar menyiapkan neraca khusus bagi Pertamina. Sebab hal itu itu berkaitan dengan kesiapan Pertamina memasok ketersediaan BBM subsidi ke masyarakat.
“Intinya masyarakat harus tahu ada penyediaaan cukup, jadi nanti tinggal perbaiki penyaluran distribusi,” tandas Ibrahim.[]