JAKARTA, WB – Ketua KPK, Abraham Samad mengatakan, bila Presiden Jokowi tetap menunjuk orang-orang yang sudah diberi tanda itu sebagai menteri, maka KPK menilai pemerintahan Jokowi dianggap tidak reponsif melihat integritas seseorang.
“(Kalau calon berpotensi bermasalah tetap masuk) ya itu berarti pemerintahan itu tidak responsif. Ini kan saya sudah kasih tahu,” ujar Abraham di Jakarta, Rabu (22/10/2014).
Menurutnya, pemerintahan Jokowi akan dianggap sama dengan pemerintahan sebelumnya, karena janji Jokowi untuk menciptakan pemerintahan yang bersih terabaikan apabila rekomendasi KPK tidak diindahkan.
“Para pejabat publik yang ada di republik ini haruslah orang-orang yang dijamin mempunyai integritas yang dapat dipertanggungjawabkan di masyarakat.” terangnya.
Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sebaiknya publik harus mengedepankan praduga tidak bersalah kepada para calon menteri yang sudah diberikan tanda merah atau pun kuning. Menurutnya, semua orang berhak untuk membela dirinya jika tiba-tiba dituduh berbuat melawan hukum.
“Kalau aduan saja jadi penyebab masalah untuk jadi menteri kan bahaya. Kita tetap harus praduga tidak bersalah,” ujar JK menanggapi pernyataan Abraham Samad.
Mengenai siapa saja menteri yang sudah mendapat kartu merah dari KPK, Abraham memang tidak memberi tahu. Tapi ada beberapa nama yang diduga pernah punya kaitan dengan kasus korupsi, seperti Ketua PKB, Muhaimin Iskandar dengan dugaan kasus `Kardus Duren`. Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang, sekaligus politisi PDI-P diduga menerima uang setoran dari perusahaan tambang PT Kapuas Prima Coal sebesar Rp 2,1 miliar. Dan juga Sekretaris Jendral PDI-P Tjahjo Kumolo terkait kasus cek Pelawat Gubernur Bank Indonesia. []