JAKARTA, WB – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap membantu menelusuri rekam jejak calon menteri yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan Jokowi – JK.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Busryo Muqaddas. Menurutnya, tawaran itu bisa menjadi pertimbangan bagi Jokowi untuk bisa memilih kembali calon menteri yang punya integritas tinggi. Tentunya, kalau KPK diminta oleh Jokowi untuk ikut andil dalam pemerintahan transisi.
“Kalau diminta kami siap. Sebagai komitmen kami, itu penting sekali. Kalau diminta akan kami sampaikan, tentu yang berbasis pada data yang kami miliki,” ujar Busyro di KPK Jakarta, Kamis (28/8/2014).
Meski demikian, Busryo mengaku selama ini memang belum ada komunikasi antara KPK dengan Jokowi, untuk membahas persoalan tersebut. Artinya memang belum ada permintaan dari Jokowi untuk menelusuri rekam jejak calon menteri.
Menurut Busryo, sebelum ditunjuk dalam kabinet. Baiknya Jokowi harus bisa memilih seseorang yang tak punya beban masa lalu dan tak punya catatan terkait tindak pidana korupsi maupun kejahatan lain.
“Misalnya dia dosen atau mantan aktivis mahasiswa, itu mesti dilacak, lho. Terlibat korupsi tidak, atau jadi dosen jujur tidak dalam memimpin skripsi dan disertasi. Harus dilacak, karena banyak yang kebobolan,” terangnya.
Busryo mencontohkan sikap Mahkamah Agung, yang selalu menggandeng Komisi Yudisial dalam merekrut calon hakim tindak pidana korupsi. Ia mengatakan, KY memiliki jaringan yang luas untuk melakukan investigasi terhadap calon hakim yang dianggap berintegritas. Dari 95 hakim yang mendaftar KY hanya meloloskan dua orang saja.
“Nah, itu pentingnya track record. Jokowi harus mempunyai kekuatan andal yang imparsial, yang independen untuk men-trace track record orang ini. Dan harus mengabaikan kepentingan politik pendukungnya,” jelasnya. []