JAKARTA, WB – Kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengenai satu hari bebas kendaraan bermotor plat B untuk memasuki kawasan kota hujan tersebut di akhir pekan menuai pro dan kontra.
Pengamat Transportasi dan Perkotaan, Nirwono Joga mengatakan kebijakan tersebut dinilai tidak tepat sasaran, terlebih jika kebijakan tersebut tidak didukung transportasi massal untuk warga Jakarta yang ingin berkunjung ke kota Bogor.
“Kebijakan itu sangatlah tidak tepat, tidak beralasan kuat dan tidak peka. Bagaimana jika Pemda hanya memperbolehkan plat B di wilayah DKI saja,” kata Nirwono saat dihubungi wartabuana.com, Kamis (18/09/2014).
Nirwono menegaskan jika kebijakan itu harus dibarengi dengan solusi seperti pengadaan transportasi massal supaya warga Ibukota juga tetap bisa berkunjung ke Bogor.
“Yang harus dilakukan adalah memperbaiki sistem transportasi publik masing-masing kota. Kemudian melakukan kerjasama antar Pemda dalam mengembangkan transportasi massal,” tuturnya.
“Contohnya, warga Jakarta naik kereta api ke Bogor atau Bandung. Sesampainya di tmpat tujuan disiapkan armada pengangkut lain semisal BusTrans, atau sepeda sewa sehingga mereka ada pilihan dalam menuju lokasi-lokasi wisata, tempat penginapan, dan lain sebagaimnya,” sambungnya.
Meski kebijakan larangan warga Jakarta masuk ke kota Bogor hanya sehari, di akhir pekan saja, namun pasti dampaknya berujung pada pemasukan kota Bogor.
“Pemasukan kota bogor dr wisatawan lokal juga pastinya berkurang,” tuturnya.
Salah satu warga Jakarta yang memiliki rumah di kawasan Citayem, Bogor, Wishnu Fiqrianto ini juga mengaku tidak setuju dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Bogor. Menurutnya, kemacetan di Bogor setiap akhir pekan bukan hanya disebabkan warga saja, melainkan juga angkutan umum.
“Saya sebagai warga tidak terima dengan kebijakan itu. Bisa saja juga karena angkot kan,” kata pria yang akrab disapa Wishnu ini.
Pria 23 tahun ini beralasan jika sewaktu-waktu ada urusan mendadak, tepat di hari kebijakan satu hari tanpa plat B ini pastinya akan membuat repot dirinya. Apalagi Wishnu juga bekerja di kawasan Jakarta.
“Kalau ada urusan mendadak bagaimana? Seharusnya Pemkot mengeluarkan solusi yang baik,” imbunya.[]