JAKARTA, WB – Pemeriksaan terpidana mati yang ditunda eksekusinya, Mary Jane, terkait dengan kasus perdagangan manusia di Filipina akan dilakukan di Indonesia
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Tony Tribagus Spontana di Jakarta, Kamis (30/42015). “Kejagung akan merespons surat Menteri Kehakiman Filipina dengan menawarkan alternatif pemeriksaan melalui media teleconference. Keterangannya dibutuhkan pada 8 dan 14 Mei 2015 mendatang,”ujarnya.
Tony menjelaskan, penundaan eksekusi itu terkait dengan surat Menteri Kehakiman Filipina, sehubungan kasus rekrutmen pekerja secara ilegal atau perdagangan manusia yang dilakukan seorang tersangka, Christina.
Pihaknya melihat ada perbedaan sistem hukum pidana antara Filipina dengan KUHAP di Indonesia. Mereka minta Mary Jane memberikan keterangan langsung.
Namun, sesuai Pasal 162 Ayat 2 KUHAP, dimungkinkan seorang saksi tidak memberikan keterangan secara langsung melainkan secara tertulis.
Memberikan keterangan secara tertulis itu di bawah sumpah. Nilainya sama dengan pemeriksaan secara langsung.
Ia mengatakan perkara Mar Jane itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap karena sudah mengajukan Peninjauan Kembali dua kali dan grasinya ditolak. []