JAKARTA, WB – Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara semakin dimantapkan dengan terbentuknya Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) yang akan mengawasi kementerian dan pemerintahan daerah dengan cara mengkaji kebijakan dan peraturan daerah yang dinilai tidak sesuai Pancasila.
Ada beberapa tokoh nasional yang dipercaya menjadi dewan pengarah. Mereka mewakili kalangan komunitas dan agama. “Jadi ada 7 orang dari komunitas dan agama. Dua orang dianggap sebagai pendiri bangsa yang mewakili civilian Bu Mega dan dari army Pak Try Sutrisno,” ungkap Yudi Latief selaku anggota tim perumus UKP-PIP.
Sosok Megawati masuk sebagai struktur dewan pengarah mewakili anak kandung perumus Pancasila, Presdien pertama Sukarno. Sementara itu, wapres era presiden ke-2 RI Soeharto, Try Sutrisno mewakili kalangan militer.
Selain kedua tokoh tersebut, sederet nama perwakilan tokoh agama dan komunitas juga dipercaya sebagai anggota dewan pengarah, mereka adalah Ketua Umum MUI Ma`aruf Amin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, mantan Ketua MK Mahfud MD, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii, dan tokoh Katolik Franz Magnis Suseno.
UKP-PIP lahir dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2017 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 19 Mei lalu. Lembaga ini memiliki fungsi sebagai perumusan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila; penyusunan garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila; koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila; pelaksanaan advokasi pembinaan ideologi Pancasila; serta pemantauan, evaluasi, dan pengusulan langkah serta strategi untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. Terakhir, pelaksanaan kerja sama dan hubungan antarlembaga dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila. []