JAKARTA, WB – Kepala Pokja UKM Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Ari Perdana mengatakan, terkait siapa pemegang tender untuk memproduksi pengadaan kartu, nantinya akan diberikan kepercayaan kepada PT Pos Indonesia, yang tentunya sudah ditunjuk secara resmi oleh pemerintah.
Apa yang diucapkan oleh Ari itu untuk memperjelas terkait kesimpangsiuran pemegang tender kartu sakti.
“Nanti PT Pos yang menentukan akan cetak dimana. Dan itu ada penugasan dari pemerintah, melalui kementerian sosial. Jadi nanti ada penunjukan dan pengadaannya kemana,” ujar Ari saat dijumpai wartabuana.com dibilangan Cikini, Sabtu (8/11/2014).
Ari menjelaskan, dirinya tidak tau terkait kartu yang sebelumnya sudah dicetak sebanyak 10 ribu kartu oleh CV Grammi Communication Technology atas penunjukan oleh Bank Mandiri Pusat. Menurutnya untuk program kedepan PT Pos yang diberikan wewenang atau mandat terkait pengadaan kartu.
“Kalau yang 10 ribu itu mungkin dummy atau contohnya saja, dan yang satu juta itu pastinya ada penunjukan langsung dan resmi,” kata Ari.
Sementara itu, dilokasi yang sama, Politisi senior PDIP, Eva Sundari enggan berkomentar terkait siapa pemegang tender soal kartu sakti itu. Eva mempersilahkan untuk menanyakan langsung kepada kementerian terkait siapa pemegang tender untuk pengadaan kartu tersebut.
“Itu teknisnya saya gak tau. Itu bisa ditanya menterinya langsung. Aku
enggak tau soal itu sama sekali, la wong aku bukan menteri kok,” ujar Eva bergegas pergi.
Bukan Tender
Sebelumnya ramai diberitakan bahwa CV Grammi Communication Technology yang dipercaya untuk membuat kartu. Namun setelah dijelaskan oleh pihak Grammi sendiri, hanya ada 10 ribu kartu-kartu sakti Jokowi, saja yang dibuat seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dari Bank Mandiri sebagai pelaksana.
Hal itu bahkan diakui oleh marketing support CV Grammi, Kartika Chandra Sari, beberapa waktu lalu.
“Ya benar kami yang mencetak pembuatan kartunya. Ini bukan tender yang saya tahu, tapi penunjukan langsung. Seingat saya melalui Bank Mandiri. Apakah ini cuma cetak 10 ribu kartu atau nanti dilanjutkan, saya belum tahu,” ujarnya.
Sari menambahkan, proses penunjukkan langsung dilakukan pada akhir Oktober lalu. Namun penunjukkan langsung itu tidak langsung dilakukan oleh pihak Istana atau kementerian tertentu kepada CV yang dimiliki oleh Bimo Sarashadi itu.[]