JAKARTA, WB – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abubakar Alhabsyi mengaku heran, pasalnya baru kali ini kata dia ada presiden yang mau di interpelasi oleh DPR atas kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
“Presiden Jokowi baru sekali menaikkan harga BBM langsung mau diinterpelasi,” ujar Alhabsyi melalui pesan singkatnya, kepada wartabuana, Rabu (26/11/2014).
Menurut politisi yang bermarkas di komisi III ini, situasi pastinya berbeda antara pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kata Alhabsyi, pada pemerintahan sebelumnya, mereka selalu berkonsultasi dengan DPR sebelum menaikkan harga. Rencana kenaikan harga BBM dijelaskan dan didiskusikan dengan baik oleh eksekutif kepada legislatif. Sehingga tidak ada celah untuk mengajukan interpelasi, karena sejak awal alasan kenaikan harga BBM telah disampaikan.
“Dan hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah saat ini, tak ada
penjelasan sebelumnya kepada DPR mengenai alasan kenaikan harga BBM.
Jadi sangat wajar bila kemudian, DPR mengajukan pertanyaan mengenai
alasan pemerintah untuk mengambil kebijakan tersebut,” ucapnya.
Hal kedua, lanjut Alhabsyi, bila kenaikan harga BBM dipicu oleh naiknya harga minyak dunia, hal itu terbilang relevan, namun bila terjadi penurunan harga minyak dunia, maka
pemerintah juga menurunkan harga, hal itu juga dilakukan oleh
pemerintah sebelumnya.
“Anehnya, ketika saat ini harga minyak dunia anjlok sampai kisaran 30 persen, pemerintah malah menaikkan harga BBM subsidi pada kisaran 30 persen. Ini kan aneh bin ajaib,” ketus Alhabsyi.
Oleh karena itu, katanya, masyarakat perlu diberikan penjelasan mengenai argumen pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. Mekanisme yang disediakan oleh konstitusi adalah hak interpelasi.
“Jadi saya kira itu semua hal yang wajar. Dan seharusnya rakyat senang dengan hal ini, ini
membuktikan DPR sudah bekerja untuk kepentingan rakyat,” tandas Alhabsyi.[]