Penyempurnaan Sistem Pemilu Hong Kong Pastikan Pembangunan Stabil “Satu Negara, Dua Sistem”

27
Foto dari udara yang diabadikan pada 25 Juni 2020 ini menunjukkan orang-orang membentangkan bendera nasional China di Taman Tamar di Hong Kong, China. (Xinhua)

WARTABUANA – Pejabat pemerintah Daerah Administratif Khusus (Special Administrative Region/SAR) Hong Kong mengatakan bahwa penyempurnaan sistem pemilihan umum (pemilu) SAR Hong Kong pada tingkat konstitusional oleh Kongres Rakyat Nasional (National People’s Congress/NPS) akan memastikan pembangunan “satu negara, dua sistem” yang stabil, serta kesejahteraan dan stabilitas jangka panjang di Hong Kong.

Sebuah rancangan keputusan penyempurnaan sistem pemilu SAR Hong Kong telah diserahkan pada Jumat (5/3) lalu ke sesi keempat NPC ke-13 untuk dibahas.

Pejabat pemerintah SAR Hong Kong mengatakan penyempurnaan sistem pemilu di Hong Kong sepenuhnya mencerminkan tekad otoritas pusat untuk menjaga keamanan nasional, kepatuhan yang teguh pada prinsip “satu negara, dua sistem”, serta kepeduliannya terhadap kepentingan menyeluruh Hong Kong dan kesejahteraan penduduk Hong Kong.

Matthew Cheung, kepala sekretaris administrasi pemerintahan SAR Hong Kong, mengatakan bahwa ini sesuatu yang rutin bagi “para patriot yang mengelola Hong Kong” dan ada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem pemilu.

Cheung menuturkan anggota parlemen oposisi di Dewan Legislatif Hong Kong biasa melakukan filibuster dan mengakibatkan komite parlemen Dewan Legislatif tidak dapat berfungsi dengan baik selama berbulan-bulan.

Untuk menghalangi jalannya pemerintahan SAR Hong Kong dan mencapai tujuan politik mereka, anggota parlemen oposisi telah melakukan segala hal yang mereka bisa, bahkan dengan mengorbankan kesejahteraan masyarakat Hong Kong. Perselisihan dan konflik internal ini tidak akan muncul jika prinsip “para patriot yang mengelola Hong Kong” diterapkan sepenuhnya, papar Cheung, menambahkan bahwa Dewan Legislatif dapat fokus pada peningkatan mata pencaharian masyarakat dan mempromosikan pembangunan ekonomi, yang memungkinkan Hong Kong untuk melangkah maju dan memastikan pembangunan “satu negara, dua sistem” yang stabil.

Baca Juga :  Inilah Pengakuan Istri Pertama Dimas Kanjeng

Paul Chan, sekretaris keuangan pemerintah SAR Hong Kong, mengatakan Hong Kong adalah bagian dari China. Jika China terancam, operasional “dua sistem”, pembangunan Hong Kong dan bahkan statusnya sebagai pusat keuangan internasional juga akan terancam.

Menutup celah dalam sistem pemilu pada tingkat hukum dan sistematis tidak hanya menyelesaikan masalah yang tidak dapat ditangani secara mandiri oleh Hong Kong, tetapi juga mengatasi kelemahan Hong Kong dalam menjaga keamanan nasional, papar Chan, menambahkan bahwa hanya dengan cara inilah Hong Kong dapat fokus pada pembangunannya dan menyelesaikan masalah ekonomi dan mata pencaharian yang mendalam.

Foto yang diabadikan pada 1 Juli 2020 ini menunjukkan Golden Bauhinia Square setelah upacara pengibaran bendera yang digelar oleh pemerintah Daerah Administratif Khusus Hong Kong di Hong Kong, China. (Xinhua/Li Gang)

Teresa Cheng, sekretaris kehakiman pemerintah SAR Hong Kong, menuturkan kekuasaan pemerintahan harus berada di tangan para patriot di mana pun di dunia ini. Oleh karena itu, pemerintahan patriot menjadi persyaratan dasar.

Cheng mengatakan ketika merumuskan konsep “satu negara, dua sistem”, mendiang pemimpin China Deng Xiaoping menyatakan bahwa para patriot harus menjadi andalan dari gagasan “rakyat Hong Kong yang mengelola Hong Kong”. Oleh karena itu, kriteria “para patriot yang mengelola Hong Kong” ikut disertakan dalam prinsip “satu negara, dua sistem”.

Cheng memaparkan menurut Konstitusi dan Undang-Undang Dasar SAR Hong Kong, kekuasaan Hong Kong berasal dari pemerintah pusat dan SAR Hong Kong memiliki otonomi yang tinggi. Namun, beberapa hal termasuk keamanan nasional dan ketertiban konstitusional dalam kaitannya dengan SAR Hong Kong masih berada dalam lingkup otoritas pusat. Sebagai lembaga kekuasaan negara tertinggi di China, NPC memiliki kekuasaan untuk memperkenalkan undang-undang dan instrumen hukum lainnya termasuk membuat keputusan berdasarkan konstitusi.

Patrick Nip, sekretaris layanan sipil pemerintah SAR Hong Kong, juga menyatakan dukungannya untuk penyempurnaan sistem pemilu Hong Kong. Dia mengatakan “para patriot yang mengelola Hong Kong” bukanlah hal baru dan sepenuhnya memenuhi persyaratan konstitusional SAR Hong Kong.

Baca Juga :  Soal Koalisi, Demokrat Tidak Mau Gegabah

Untuk memastikan pembangunan “satu negara, dua sistem” yang stabil, Hong Kong harus selalu mematuhi prinsip “para patriot yang mengelola Hong Kong”, yang merupakan prinsip fundamental terkait kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan China, serta kesejahteraan dan stabilitas jangka panjang Hong Kong, papar Nip.

John Lee Ka-chiu, sekretaris keamanan pemerintah SAR Hong Kong, mengatakan penyempurnaan sistem pemilu merupakan langkah penting untuk memastikan kesejahteraan lebih dari 7 juta penduduk di Hong Kong.

Lee menuturkan setelah penerapan Undang-Undang Republik Rakyat China tentang Menjaga Keamanan Nasional di SAR Hong Kong, Hong Kong secara bertahap kembali menemukan stabilitas. Namun, celah dan cacat dalam sistem pemilu masih ada, yang menimbulkan risiko terhadap stabilitas sosial di Hong Kong serta keamanan nasional.

Ini harus diselesaikan secara menyeluruh untuk memastikan pembangunan “satu negara, dua sistem” yang stabil serta keamanan dan stabilitas Hong Kong yang bertahan lama, papar Lee.

Sejak 5 Maret, banyak organisasi dan tokoh politik di Hong Kong telah mendirikan posko di pinggir jalan guna mengumpulkan tanda tangan, mendukung penyempurnaan sistem pemilu SAR Hong Kong dan penerapan prinsip “para patriot yang mengelola Hong Kong”.

Sekretaris urusan dalam negeri pemerintah SAR Hong Kong Caspar Tsui Ying-wai dan sekretaris inovasi dan teknologi pemerintah Hong Kong Alfred Sit Wing-hang juga mendaftar untuk memberikan dukungan.  [Xinhua]