JAKARTA – Ketua Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) DKI Jakarta Mimah Susanti meminta masyarakat Jakarta memercayakan pengawasan pemilu dan antisipasi kecurangannya kepada Bawaslu yang sudah sudah membentuk tim pengawasan hingga ke semua Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Kami ingin pelaksaan pemilihan bisa berjalan dengan baik, berikan kepercayan penuh pada kami di TPS kepada KPU DKI sebagai penyelenggara pemilu dan kepada Bawaslu sebagai pengawas,” kata Mimah, Senin (17/4/2017).
Mimah mengatakan, pihaknya sudah membentuk tim pengawasan hingga ke TPS. Ia memastikan sebanyak 13.034 TPS di Ibu Kota akan dijaga agar terhindar dari kecurangan. Ia berharap semua unsur yang terlibat dalam pilkada berkomitmen menjaga keamanan.
“Semoga berjalan dengan baik dan paslon, tim kampanye, relawan, juga simpatisan yang hadir punya komitmen bersama kami ikut menjaga suasana kedamaian pemilu DKI Jakarta sampai selesai ditetapkan paslon,” kata Mimah.
Untuk memperkuat timnya melakukan pengawasan, ada 33 anggota bawaslu dari Provinsi seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta untuk membantu pengawasan penyelenggaraan pilgub DKI Jakarta Putaran II. Mereka akan membantu panwaslu kota, panwascam dan Petugas TPS pada hari pemungutan suara.
Anggota Bawaslu dari Provinsi ini akan dibriefing sebelum ditempatkan ke TPS-TPS. Penempatannya akan ditentukan oleh Bawaslu DKI Jakarta dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan di TPS yang bersangkutan.
Salah satu kriteria TPS rawan adalh TPS yang penyebaran sembakonya besar atau TPS pertemuan antara pendukung kedua paslon. Peran mereka hanya membantu, memantau dan memberikan advice kepada pengawas lapangan.
Bawaslu yakin kehadiran para anggota bawaslu provinsi ini sangat membantu pengawas di lapangan karena mereka sudah berpengalaman menyelenggarakan pilkada di daerahnya masing-masing. Tetapi mereka tidak bisa menindak karena itu tetap ada di pengawas lapangan. Yuridiksinya bukan di sini, mereka hanya membantu memantau dan memberikan advice pengawas lapangan.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, meminta Kemenkominfo RI mewaspadai peredaran berita-berita Hoax menjelang Pilkada DKI Jakarta.
“Dari hasil pemantauan saya dari dini hari hingga hari ini memasuki masa tenang, pemberitaan dan diskusi di media sosial mengenai Pilkada DKI Jakarta justru menunjukkan semakin panas, bukan semakin tenang. Untuk itu, saya meminta Kemenkominfo RI untuk memperketat pengawasan media sosial, khususnya dengan banyaknya berita-berita hoax dan konten provokatif. Media sosial selama kampanye Pilkada DKI Jakarta ini menjadi wadah menyebarkan berita yang belum tentu benar terkait pasangan calon Gubernur DKI Jakarta,” kata Meutya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (18/4/2014).
Dia mengaku khawatir ada kampanye terselubung di dunia maya. Kampanye itu bisa menggunakan akun anonim ataupun situs palsu sehingga akan sulit terkena sanksi.
Menurut dia, berdasarkan percakapan di Twitter selama 14 Maret hingga 13 April 2017, ada sekitar 2,2 juta kicauan (twit) tentang Ahok-Djarot dan sekitar 1,3 juta kicauan (twit) tentang Anies-Sandi. []