JAKARTA, WB – Wakil Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mahfud Sidik, berpendapat bahwa, tingginya isu resuffle kabinet dalam pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk tidak sampai menutupi persoalan-persoalan nyata di tengah masyarakat.
“Jangan sampai ini reshuffle ini dijadikan isu. Apalagi rencana ini muncul di tengah tren penurunan ekonomi nasional dan masih ruwetnya konsolidasi politik,” kata Mahfud, Jumat (22/5/2015)
Menurutnya, semua pihak harus memahami bahwa sejak kabinet dilantik, semua kementerian dan lembaga baru berusia enam bulan, seperti bayi yang masih merah.
Penataan organisasinya masih belum tuntas akibat lambannya proses pengambilan keputusan dan kuatnya tarik-menarik kepentingan.
“Orientasi fokus kerja masih dalam konsolidasi, misalnya penyesuaian rencana kerja kementerian atau lembaga tahun 2015 dengan visi Nawa Cita jokowi. Dan lebih penting lagi, anggaran kementerian atau lembaga yang dituangkan dalam APBNP 2015 baru keluar DIPA-nya bulan Mei ini,” jelasnya.
Ketua Komisi I DPR RI, berpendapat kementerian atau lembaga yang dipimpin Presiden Jokowi ibarat kendaraan yang belum bisa dipacu. Saat ini Bank Indonesia telah menunjukkan melemahnya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat melemahnya konsumsi pemerintah. Badan Pusat Statistik juga menunjukkan bahwa laju pertumbuhan domestik bruto (PDB) dari komponen pengeluaran konsumsi pemerintah minus 48.68 persen pada kuartal 1/2015 dibandingkan dengan akhir 2014.
“Jadi ide reshuffle tidak akan jadi solusi tapi justru akan menambah persoalan baru. Bahkan yang sebenarnya harus dievaluasi adalah kinerja Presiden Jokowi sendiri dalam 6 bulan ini,” tandasnya.[]