JAKARTA, WB – Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Aboe Bakar Alhabsy mengkritik Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly terkait pengakuan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol.
Menurutnya, atas tindakan tersebut, DPR tak boleh diam, dah harus mengambil langkah politik.
“Pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai administratur parpol. Jangan intervensi parpol, ini jadi masalah,” ujar Alhabsyi di bilangan Cikini, Sabtu (14/3/2015).
Menurutnya, perselisihan dualisme kepengurusan Golkar yang diselesaikan di Mahkamah Partai sudah tepat. Namun yang disayangkan Menkum dianggap terlalu cepat mengambil keputusan untuk memberi pengakuan terhadap Golkar kubu Agung Laksono.
“Golkar sudah berjalan baik, cuma administraturnya jadi pemain. Tapi kita tetap karena nasib bangsa kita harus bicara. Parlemen tidak boleh diam apalagi ini mitra kita,” ujar Alhabsyi.
Politisi yang duduk di Komisi III DPR ini menyebut banyak intervensi dilakukan Menkum terkait pengesahan kepengurusan yang dilakukan Romahurmuziy. Dan hal itu juga terjadi dengan Golkar, Menkum dianggap terlalu proaktif menyikapi putusan Mahkamah Partai Golkar.
“Dikasus PPP begitu turun surat jaraknya hanya beberapa jam sesudah dilantik sejauh mana menteri mempelajarinya. Itu juga berlaku pada Golkar,” tegas Ketua DPP PKS ini.[]