PP Muhammadiyah Tetap Netral Dalam Pilpres 2014

JAKARTA, WB – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan tetap bersikap netral jelang Pilpres mendatang.  Warga Muhammadiyah sudah cerdas dan dipersilakan menyalurkan aspirasi politikna sesuai hati nurani masing-masing.

Meski diakui, ada tokoh tertentu yang dekat dengan PP Muhammadiyah  atau bahkan merupakan kader persyarikatan bentukan KH Ahmad Dahlan itu.

Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyatakan tidak ada yang mengarahkan warga Muhammadiyah untuk memilih salah satu pasangan calon nanti.

“Muhammadiyah tidak mengarahkan ke pasangan tertentu. Kita membebaskan warga kami untuk memilih” kata Din dalam jumpa pers di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/5) sore.

Din pun menegaskan, Muhammadiyah tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Termasuk mendukung koalisi parpol. Meski selama ini Muhammadiyah terbilang memiliki hubungan cukup dekat dengan sejumlah parpol Islam.

Muhammadiyah, kata dia, juga enggan turut campur dalam mendukung Ketua Umum PAN Hatta Rajasa yang digadang-gadang akan mendampingi Prabowo Subianto. Menurutnya Hatta bukanlah calon yang diusung atau didukung oleh Muhammadiyah.

“Hatta bukan calon Muhammadiyah, karena Muhammadiyah tidak punya hak untuk mencalonkan,” tandasnya.

Selanjutnya, PP Muhammadiyah mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Mahkamah Konstitusi (MK) menindak tegas setiap pelanggaran pemilu dan menyelesaikan sengketa pemilu dengan jujur.

“Muhammadiyah mendesak agar Bawaslu menindak tegas setiap pelanggaran Pemilu sesuai perundang-undangan yang berlaku, sedangkan kepada Mahkamah Konstitusi agar menyelesaikan sengketa pemilu seadil-adilnya,” papar Din
Syamsuddin.

Dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara pada tanggal 9 Mei lalu, berdasarkan keterangan Daniel Zuchron, salah satu anggota Bawaslu menyatakan bahwa masih banyak masalah yang dihasilkan oleh pemilu legislatif yang lalu.

Oleh karena itu, sebagai dampaknya, Mahkamah Konstitusi harus dengan rela menerima banyaknya sengketa pemilu yang dilaporkan oleh pihak yang bermasalah.[]