JAKARTA, WB – Usai dicabutnya Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tentang pengesahan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar versi Munas Ancol pimpinan Agung Laksono dan DPP PPP versi Muktamar Surabaya pimpinan Romahurmuziy, konflik di tubuh kedua partai politik itu tidak juga mereda.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung lewat akun twitternya menyinggung masalah yang mendera di partai berlambang pohong beringin dan partai berlambang Ka`bah tersebut.
“Berantem secara politik, ada waktunya utk berakhir. Kalau hanya mau menang sendiri, kapan mau ngurus pemilih,” cuit Pramono, Jakarta, Selasa (12/1).
Seperti dikutip dari laman Setkab.go.id Presiden Joko Widodo menerima dua Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) dari kubu yang berseberangan secara terpisah, Senin (11/1) sore, yaitu Agung Laksono dari kubu Munas Ancol Jakarta, dan Aburizal Bakrie dari kubu Munas Bali. Terkait hal ini Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, pemerintah berharap agar persoalan yang dihadapi partai-partai yang berkonflik, yaitu Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), bisa segera diselesaikan.
“Sebab kalau kemudian partai-partai yang bersengketa itu tidak segera menyelesaikan persoalannya, cepat atau lambat juga akan mempengaruhi seluruh proses jalannya pemerintahan, baik di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun di dalam hubungan dengan pemerintah,” ujar Pramono.
Mengenai mekanisme penyelesaian dari masing-masing partai yang berkonflik, menurut Seskab, tentuanya itu berada pada internal partai. Ia menegaskan, sikap pemerintah dalam hal ini jelas, pemerintah ingin agar persoalan yang dihadapi oleh Golkar dan PPP bisa diselesaikan dan pemerintah tidak campur tangan dalam proses penyelesaiannya. []