JAKARTA, WB – Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Muradi menegaskan supaya pemerintah berhenti memberikan kesenangan semu kepada kelompok ekonomi kalangan menengah di Indonesia.
Hal ini terkait dengan kenaikan BBM bersubsidi yang menambah ruang fiskal Rp 110 triliun-Rp 150 triliun untuk pemerintah tahun 2015.
“Namun anggaran ini tidak tersedia karena beban yang cukup besar diberikan untuk subsidi harga BBM,” kata Muradi saat menggelar Seminar dengan tema Pencabutan Subsidi BBM dan Kesejahteraan Rakyat pada Kamis (27/11/2014).
Lebih lanjut, dana itu dapat digunakan untuk program-program yang lebih produktif bagi kesejahteraan rakyat. “Seperti pembangunan infrastruktur maritim dan pertanian serta program perlindungan sosial warga kurang mampu,” imbuhnya.
Berkaitan dengan maraknya aksi penolakan dari kalangan mahasiswa dan gerakan masyarakat, aktivis mahasiswa angkatan 98 tersebut menyatakan, mahasiswa harus terus konsisten mengritisi kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat.
“Mahasiswa harus berperan serta aktif mengawasi realokasi subsidi BBM seperti yang telah dijanjikan oleh Presiden Jokowi,” tuturnya.
“Apabila dalam waktu 3 sampai 6 bulan kedepan tidak ada perubahan yang signifikan sebagai dampak dari realokasi subsidi BBM tersebut, dirinya menyerukan agar kelompok mahasiswa melakukan aksi besar untuk mengingatkan pemerintah agar menepati janjinya,” sambung dia. []