JAKARTA, WB – Gebrakan Revolusi Kesehatan yang digagas oleh Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) dinilai jadi pondisi dasar Revolusi Mental untuk memerdekakan bangsa ini agar mencapai taraf hidup sehat.
Namun dalam kenyataannya, Indonesia yang sudah merdeka selama 69 tahun masih tetap saja dijajah masalah kesehatan yang terus membelenggu rakyat. Jelas terlihat, fenomena harapan hidup sehat masyarakat masih jauh dari kata sehat itu sendiri.
Untuk itu, Perkumpulan Alumnus Sastra Dan Alumnus Kedokteran Universitas Indonesia (SastraStovia) menyatakan perlunya rekonstruksi ulang narasi besar mengenai kesehatan nasional sebagai acuan utama dalam sistem Revolusi Mental.
“Kesehatan Nasional tidak untuk sekedar basa-basi jaman diskusi, dimana kebijaksanaan pemerintah ridak mengedepankan keutamaan Kesehatan Nasional,” kata Direktur Khusus Permanen, Dedy Syeh saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (26/09/2014).
Seminar sehari dengan tema “Revolusi Kesehatan Menuju Revolusi Mental” ini diharapkan bisa memahami jika Kesehatan Nasional merupakan suatu konstruksi sosial dalam pertarungan berbagai disiplin pemikiran dengan kekuasaan dan pengetahuan yang memproduksinya terus menerus.
“Bahwa hak untuk sehat berkaitan langsung dengan regulasi dan kebijakan politik menjadi latarbelakang analitis terhadap keadilan kesehatan,” ujarnya.
Bagi Dedy, kesehatan merupakan konsep keadilan yang menuntut negara untuk menghormati hal-hal terkait hak atas otonomi tubuh dan distribusi sumberdaya.
“Negara harus betul-betul memahami ukuran kesejahteraan yang dihitung melalui indeks kebahagiaan,” tutur Dedy.
Asat dasar itulah, para pembicara yang terdiri dari Rocky Gerung, dr. Hanibal Hamidi, Achmad Syafic, Dr. Tony Doludea menyetujui dan mendukung terjadinya Revolusi Mental yang harus didahului oleh Revolusi Kesehatan, serta secara paralel melembagakan sikap-sikap yang harus merefresentasikan integritas personal para pemimpin pada semua level pemerintahan dalam berbagai aspek kehidupan.
“Forum menyepakati komitmen pemerintahan Jokowi-JK untuk mengagendakan Revolusi Kesehatan sebagai program andalan kabinetnya ke depan dan tepat,” tuturnya.
Menurut Dedy, pemilihan kendali pelaksanaan melalui Kartu Indonesia Sehat yang menjamin keterjangkauan pelayanan pengobatan saat sakit oleh BPJS sebagai lembaga pelaksananya dinilai sangat tepat.
Apalagi pelayanan tersebut bisa meningkatkan kesehatan dan pencegahan penyakit seluruh warga NKRI oleh Kementerian Kesehatan sekaligus sebagai regulator Pembangunan Kesehatan serta pelayanan keluarga berencana oleh BKKBN.
“Mengingat strategisnya hal tersebut, maka SastraSovia mendukung pilihan kebijakan politik Jokowi-JK untuk memastikan menteri kesehatan adalah Preofesional yang memiliki kompetensi dan komitmen terhadap hal-hal strategis, dan bukan berlandaskan tingginya gelar pendidikan semata,” tutupnya.[]