JAKARTA, WB – Membagi-bagi kekuasaan sepertinya dipastikan masih akan terjadi pada pemerintahan lima tahun ke depan. Hal itu terjadi mengingat, mekanisme multi partai sepertinya masih akan digunakan meski Indonesia menganut sistem presidensil nantinya.
“Kompromi politik pastinya akan selalu terjadi di dalam pemerintahan kedepan. Tetapi, yang disayangkan kompromi politik kerap dilakukan hanya untuk kepentingan elit kekuasaan semata,” kata pemerhati politik Institut Public Indonesia (IPI) Karyono Wibowo dalam diskusi bertajuk `Membangun Sistem Pemilu Untuk Menegakkan Presidensialisme` di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jumat (9/5/2014).
Menurut Karyono, kompromi politik di Indonesia, terlahir dari situasi dan konstitusi sistem bernegara yang tidak jelas sistemnya. Banyaknya partai politik peserta pemilu memaksa pembagian kekuasaan dalam pemerintahan melalui bentuk koalisi. Itu artinya saat ini sistem pemerintahan seperti tidak punya kelamin, karena setengah menganut presidensil dan setengah parlementer.
“Ini dilema, kalau kita memperkuat sistem presidensial sementara banyak multipartai, ini seperti tidak punya kelamin,” beber Karyono.
Karena itu, lanjut Karyono, guna meminimalisir akan praktik upaya bagi-bagi kekuasaan, maka salah satunya adalah perlu dilakukan penyederhanaan jumlah parpol. Dan salah satunya adalah dengan memperbesar angka parlementary threshold sebagai syarat parpol masuk ke parlemen. []
Comments 7