JAKARTA, WB – Tinggal menghitung hari, pasangan presiden dan wakil presiden terpilih 2014, Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan diresmikan status dan keabsahannya pada tanggal 20 Oktober nanti di DPR. Menariknya, untuk `mengawal` pelantikan itu dikabarkan ratusan ribu massa pendukung Jokowi dari berbagai daerah akan menggeruduk dan mengepung DPR.
Akan hadirnya ratusan massa pendukung Jokowi ke gedung dewan perwakilan rakyat nanti, bukanlah tanpa alasan. Mereka hadir bukan untuk berpesta dengan meniup terompet kemenangan, tetapi sebaliknya, kedatangan mereka sebagai bentuk kekhawatiran atas rumor yang merebak, akan ada penjegalan oleh kubu Koalisi Merah Putih (KMP) .
“Kami tidak pernah takut dengan berbagai kata dan ungkapan yang dilontarkan oleh kubu sebelah yang mengatakan akan menjegal pelantikan. Karena jika itu dilakukan maka mereka akan melawan rakyat,” ujar salah satu relawan pendukung Jokowi, Thamrin Manyan, saat dijumpai wartabuana.com di bilangan Cempaka Putih, Jumat (10/10/2014).
Mantan aktivis dari LSM Bendera ini melanjutkan, akan menjadi sebuah keperihatinan besar jika memang penjegalan atas pelantikan Jokowi benar-benar terjadi, dan hal itu pastinya akan menyulut emosi rakyat dan akan berujung pada aksi dan reaksi.
“Seharusnya para elite dan tokoh disana berfikir kedepan. Mereka dipilih bukan untuk memikirkan kepentingan kelompok melainkan untuk kepentingan rakyat. Ini bukan pemerintahan bagi-bagi kue,” ujar Thamrin.
Sementara itu, politisi PDI-P, Masinton Pasaribu ikut mengamini pernyataan Thamrin. Menurutnya, jika masih ada rasa balas dendam yang ditanam, maka bangsa ini tidak akan pernah menjadi bangsa yang majemuk. Dikatakan masih adanya rasa balas dendam dari kubu pendukung Prabowo, itu lantaran masih adanya rasa tidak menerima hasil kekalahan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden lalu.
“Mereka harus menghormati hasil pilihan langsung rakyat. Menegakkan kedaulatan rakyat dan bukan untuk menjegal presiden dan wakil presiden. Jika hal itu dilakukan saya khawatir rakyat akan bertindak dengan caranya sendiri,” ujar Masinton saat dihubungi Wartabuana.
Masinton menambahkan, banyak pernyataan yang dibangun oleh kubu koalisi SBY, Prabowo, dan Aburizal Bakrie, yang kerap mencerminkan motif balas dendam kekuasaan. Pernyataan Masinton itu tentu mengacu pada eksistensi “sapu bersih” yang dilakukan oleh kubu KMP di pemilihan kursi petinggi DPR dan MPR yang berjalan alot beberapa waktu lalu.
“Kalau mereka akan terus-terusan menjegal suara rakyat, ekspresi kemarahan rakyat mungkin akan menyegel kantor-kantor koalisi mereka. Rakyat akan bertindak dengan caranya sendiri,” papar ketua Prodem ini.
Plintiran Media
Kerap terlontarnya kata saling jegal menjegal memang telah menjadi bola panas dan mewarnai parlemen. Yang teranyar tentu terkait pemberitaan yang mengutip media asing tentang pernyataan dari wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo yang mengatakan akan menghambat pemerintahan Jokowi-JK. Meski akhirnya dibantah secara resmi oleh Hashim sendiri melalui pernyataan resmi kepada wartawan.
“Pemberitaan tersebut tidak benar, dan sangat menyesatkan opini publik terhadap saya pribadi, maupun Koalisi Merah Putih,” tulis Hashim dalam keterangan persnya.
Menurut Hashim, hasil wawancaranya dengan The Wall street Journal dan Reuters, dimana hasil pemberitannya banyak yang dipelintir oleh media lokal dan nasional. Bahkan adik kandung Prabowo Subianto ini mengklaim banyak isi pemberitaannya yang berbeda dengan hasil wawancara baik dari isi konten dan konteksnya.
“Tulisan soal saya atau KMP akan menghambat pemerintahan Jokowi adalah tidak benar dan merupakan manipulasi besar yang tidak bertanggung jawab,” tegas Hashim.
Dia juga menjelaskan terkait sikap proaktif dan konstruktif. Kata Hashim, sikap konstruktif yang dimaksud disini adalah akan mendukung segala kebijakan pro rakyat, dan menjaga keutuhan NKRI. Sedangkan sifatnya yang proaktif, berarti sikap mengawasi, mengkritik dan mengoreksi kebijakan pemerintahan yang akan merugikan rakyat, atau merusak tatanan NKRI.
“Jadi jelas pemberitaan yang memenggal dan memanipulasi jelas merupakan tindakan yang membodohi rakyat dan tidak memberikan kontribusi positif apapun,” tegas Hashim.
Ditempat terpisah, analis politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatulloh (UIN), Pangi Syarwi Chaniago berpandangan, pernyataan dari isi pemberitaan yang sudah `dipelintir` itu memang akan menciptakan sebuah blunder dan citra buruk terhadap sipemberi pernyataan. Dan hal itu jelas akan berimbas pada rusaknya trust building pada partai pendukung.
“Pernyataan itu memang blunder, dan merusak trust building partai. Politik itu bergerak dengan strategi licin, salah omong saja bisa menjadi polemik dan buah simalakama,” ujar analis yang kerap disapa Ipang itu saat dihubungi.
Terkait akan adanya aksi `pengawalan` yang akan dilakukan oleh ratusan ribu massa pendukung Jokowi disaat hari pelantikan di DPR, Pangi menyarankan agar masyarakat tidak terpancing dan terpengaruh atas berbagai isu soal penjegalan.
Menurutnya, tidak mudah bagi siapapun untuk melakukan penjegalan terhadap pelantikan Jokowi di DPR nanti.
“Apalagi berbicara impeachment, itu terlalu jauh. Berikan alasan kepada saya satu saja hal yang membuat Jokowi harus dijegal? Dia (Jokowi) itu presiden terpilih,” tandas Pangi. []