Buruh Ancam Mogok Lagi

118

JAKARTA, WB – Buruh kembali mengancam akan melakukan aksi mogok Daerah pada tanggal 28 – 29 November 2013. Aksi ini merupakan aksi mogok daerah yang dilatarbelakangi atas tidak ditemukannya kesepakatan terhadap upah minimum pendapatan daerah (UMP/D) yang ditetapkan oleh gubernur ditiap daerah.

“Ratusan ribu buruh dari berbagai daerah siap akan melakukan aksi mogok daerah di Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, Kerawang, Surabaya dan daerah besar lainnya. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah, Gubernur, Bupati yang telah mempelopori upah murah,” ujar Presidium Konsolidasi Nasional Gerakan Buruh (KNGB), di bilangan Cikini, Senin (25/11/2013).

Yoyok menambahkan, dengan penetapan upah minimum pendapatan sebesar Rp. 2,4 juta untuk DKI-Jakarta, menurutnya sangat jauh dengan pemenuhan kebutuhan riil sesungguhnya. Pasalnya ketetapan UMP  sangat jauh dari pemenuhan Hak hidup layak bagi buruh.” DKI Jakarta sebetulnya yang menjadi kebijakan upah, tapi sayangnya Jokowi-Ahok malah lebih pro kepada pengusaha, jadi jelaslah kalau Jokowi-Ahok sebagai bapak pelopor upah murah,” tegas Yoyok.

Hal senada juga diutarakan oleh Sekjend Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI), Muhamad Rusdi. Menurutnya, upah minimum untuk tahun 2014, yang telah diputuskan hanya mengalami kenaikan sebesar 10-20 persen saja, dan itu jelas hanya membuat hidup buruh dalam keterbatasan.

“Upah di Indonesia saat ini makin jauh tertinggal dari upah Thailand yang ditahun 2013 saja sudah sampai Rp. 2,8. Juta dan Filiphina Rp. 3,2 Juta. Ini jelas memperihatinkan,” ujarnya.

Terkait aksi demonstrasi itu, Rusdi menambahkan, ratusan buruh akan melakukan aksinya besok di Pulogadung, KBN Cakung lalu menuju Balaikota dan Istana negara.

Disisi lain, Mohammad Toha selaku Sekjend Forum Buruh DKI mengancam akan melumpuhkan kawasan-kawasan industri seperti Pulogadung, KBN Cakung, Sunter dan Pelabuhan. Selain itu buruh juga akan mengepung kantor kediaman Jokowi di Balaikota.

“Selain tuntutan UMP, kita juga meminta kepada gubernur, bupati dan walikota untuk membatalkan SK pemutusan UMP dibawah 50 persen. Kita juga menuntut untuk penjarakan kasus kekerasan terhadap buruh di Bekasi dan Kerawang. Serta kita juga minta agar Kapolres Bekasi dicopot jabatannya. [ ]