DPR Dukung KPU Diadukan ke DKPP

62

JAKARTA, WB- Anggota Komisi II DPR RI, Yandri Susanto setuju atas sikap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) yang berniat akan melaporkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sigit Pamungkas ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hal tersebut menyusul atas pernyataan Sigit tentang KPU tidak perlu mengumumkan soal transparansi dana KPU kepada publik.

“Kita dukung langkah LSM itu, untuk tetap menjaga kepercayaan publik,” ujar Yandri kepada wartawan di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2013).

Menurutnya pernyataan KPU ini memunculkan banyak pertanyaan di publik seharusnya lembaga penyelenggara Pemilu ini harus dapat menjelaskan dana sebagai bentuk tanggungjawab penggunaan uang negara. Sebab menurut Yandri semua pihak ingin mengetahui berapa jumlah anggaran yang digunakan KPU dalam menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan itu, termasuk apa saja kegiatan lembaga pimpinan Husni Kamil Manik itu.

“Karena anggaran KPU itu cukup besar. Hal tersebut juga untuk menjaga legitimasi KPU sendiri,” tegasnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menilai apa yang dilakukan oleh KPU tidak adil. Hal tersebut lantaran KPU memberlakukan aturan semua peserta pemilu, baik partai politik ataupun pihak terkait sudah melaporkan dan mengumumkan berapa dana yang digunakannya.

“KPU kan selama ini meminta seluruh peserta pemilu melaporkan dana pemilunya, hingga dana atribut pemilu harus dilaporkan juga,” jelasnya.

Lebih lanjut menurutnya, pernyataan Sigit tersebut juga merupakan peringatan keras bagi KPU karena dana yang dikelola KPU merupakan dana negara. Dia pun menyayangkan sikap Sigit yang menganggap remeh persoalan dana tersebut. Jika sikap KPU seperti itu, lanjut dia, bukan tidak mungkin publik akan berpikiran negatif terhadap KPU selama ini.

Selain itu hal tersebut juga dikhawatirkan akan menular ke semua peserta pemilu, di mana akan melihat penyelenggara pemilu-nya saja enggan membuka masalah dana tersebut ke publik.

“KPU adalah publik, lembaga yang memang harus mendapat kepercayaan. Kalau KPU tidak mau mengumumkan ke publik, nanti apa jadinya peserta pemilu lainnya,” tutupnya.[ ]