PADANG PANJANG, WB – Menindak lanjuti laporan Rachmawati Soekarnoputri terkait dugaan korupsi yang dilakukan Presiden Terpilih Jokowi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Padang Panjang, Sumatera Barat, Minggu (12/10/2014). Menurutnya, pertemuan antara lembaga itu akan dilakukan secara terbuka. “Kita akan undang komisioner KPK dan Jaksa Agung dalam sebuah pertemuan yang akan dilakukan secara terbuka kepada publik,” ujarnya.
Pertemuan itu dilakukan untuk meminta klarifikasi KPK soal penanganan kasus-kasus dugaan korupsi Joko Widodo (Jokowi) yang dilaporkan Rachmawati dan kawan-kawan.
“Kita akan undang dalam minggu ini untuk membicarakan kenapa kasus tersebut tidak ditindaklanjuti setelah ada laporan dari Rachmawati Soekarnoputri,” katanya.
Laporan Rachmawati Soekarnoputri itu, menurut dia, berupa dugaan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi terhadap proyek Trans Jakarta dan rekening di luar negeri.
Rachmawati melaporkan Jokowi ke DPR RI, Kamis sore (9/10/2014). Laporan tersebut diterima langsung oleh Fadli Zon.
Dalam kesempatan itu, Rachmawati dan rombongan meminta agar pelantikan Jokowi sebagai presiden ditunda, mengingat ada sejumlah kasus dugaan korupsi yang terkait dengan Jokowi.
Terkait permintaan penundaan pelantikan presiden terpilih Jokowi, Fadli Zon menyatakan, anggota DPR dari Koalisi Merah Putih (KMP) tidak ada niat sedikit pun melakukannya karena akan bisa memancing ketidakpastian dan menimbulkan fitnah. []