Ini Saran IPW Untuk Polisi Tangani Kasus JIS

64

JAKARTA, WB – Ketua presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, menilai kalau Polda Metro Jaya bekerja lambat dalam menangani kasus  Taman Kanak Kanak di Jakarta Internasional School (TK JIS).

Kata Neta, didalam menyibak kasus yang sudah mencoreng dunia pendidikan dan menjadi perhatian dunia itu, setidaknya ada empat hal yang bisa dilakukan oleh aparat kepolisian.

Pertama, Polda Metro harus bertindak cepat untuk menangkap pengurus yayasan atau pengelola JIS karena melaksanakan pendidikan Taman Kanak-kanak secara ilegal. Hal itu harus dilakukan polisi karena  pihak JIS tidak pernah mengurus ijin pendirian pendidikan untuk usia dini.

“Polri harus bersikap tegas menegakkan aturan hukum. Dalam Pasal 71 Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan, penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah dipidana dengan penjara paling lama sepuluh tahun dan pidana denda paling banyak Rp 1 miliar,” tegas Neta dalam siaran persnya, Selasa (22/4/2014).

Hal kedua lanjut Neta, perkara pelecehan seksual yang terjadi di JIS harus ditangani secara cepat, dengan mengamankan barang bukti.

“Salah satunya dengan melakukan police line di tempat kejadian perkara serta mengungkap secara transparan berapa banyak sesungguhnya pelaku dan berapa banyak siswa yang menjadi korban,” ujarnya.

Yang ketiga, kata Neta, Polda Metro Jaya berkewajiban untuk mengawasi orang asing yang bekerja di JIS melalui unit Pengawas Orang Asing (POA)-nya.

“Terutama dalam sisi perijinan dan perilakunya selama berada di tanah air. JIS jangan dibiarkan menjadi negara dalam negara yang tidak tersentuh hukum dan polisi Indonesia,”ujarnya .

Keempat, masih kata Neta, dengan adanya kasus pelecehan seksual yang telah menimbulkan kontroversial ini, Polri harus memberi masukan kepada pemerintah agar segera menutup JIS. Tujuannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

” Jika pendidikan ilegal yang dikelola orang asing ini tidak ditangani cepat, citra Polri akan semakin terpuruk. Publik akan menilai Polri takut pada JIS. Padahal orang-orang asing di JIS sudah melanggar UU Sistem Pendidikan Nasional,” pungkas Neta. []