IPW Pertanyakan Sikap Polisi Atas Pembakaran Surat Suara

43

JAKARTA, WB –  Ketua presidium Indonesia Police Waych (IPW), Neta S Pane berpandangan, aksi pembakaran surat suara Pemilu 2014, terus terjadi secara beruntun. Yang memperihatinkan lagi adalah aparat kepolisian seakan tidak mampu mencegah.

“Akibatnya, sepanjang proses Pemilu 2014 atau sebulan terakhir ada tujuh kasus pembakaran surat suara. Polri bisa dikatakan gagal menjaga keamanan pasca pencoblosan ini,” ujar Neta melalui pesan singkatnya, Senin (21/4/2014).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh IPW, aksi brutal pembakaran surat suara terjadi di Sulteng sebanyak dua peristiwa, dan satu peristiwa di Jambi, Sumut, NTB, Bengkulu, serta NTT. Enam kasus pembakaran surat suara terjadi setelah pencoblosan dan satu peristiwa sebelum pencoblosan.

Aksi pembakaran itu lanjut Neta, terjadi di dua di kantor desa, tiga di kantor kecamatan, dan satu peristiwa terjadi saat massa mengamuk di kantor KPUD.

“Tragisnya, aksi pembakaran itu ada yang dilakukan secara terang-terangan, misalnya di Jambi dan di Bima. Surat suara diambil dari kantor desa dan dibakar di halaman kantor desa. Polisi yang berjaga tidak berdaya menghadapi aksi massa. Selain itu ada pula kantor kecamatan yang dilempar bom molotov hingga seluruh surat suara terbakar,” kata Neta.

Lebih jauh Neta menambahkan, aksi teror yang terus berlanjut itu tentu mengakibatkan rasa resah di masyarakat. Di sisi lain polisi tidak berdaya menghentikan aksi teror dengan alasan jumlah personil yang terbatas.

“Polisi seolah mendapat pembenaran untuk membiarkan massa membakar surat suara. Padahal seharusnya polisi meningkatkan kinerja intelijen dan babinkamtibmasnya di sepanjang proses Pemilu 2014, sehingga bisa dengan maksimal melakukan deteksi dan antisipasi dini,” ujar Neta. []