KPK Tetapkan Dua Tersangka Dermaga Sabang

138

JAKARTA, WB – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya resmi menetapkan mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS), Teuku Saiful Ahmad, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pelaksanaan proyek pembangunan dermaga Sabang tahun anggaran 2006-2010.

“Setelah melakukan gelar perkara dan menangani beberapa perkara, maka penyidik KPK telah meningkatkan penyelidikan ke penyidikan terkait TPK (tindak pidana korupsi) pembangunan dermaga Sabang untuk tersangka SA,” ujar juru bicara KPK, Johan Budi di KPK, Selasa (25/3/2014).

Saiful diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) subsidiair Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain Saiful, KPK juga akhirnya juga  menjerat Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara dan Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) Heru Sulaksono, sebagai tersangka  tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Penyidik KPK juga telah meningkatkan penyelidikan ke penyidikan terkait TPK pembangunan darmaga Sabang. Penyidik meningkatkan status HS (Heru) menjadi tersangka TPPU,” tambahnya.

KPK menjerat Heru dengan Pasal 3 dan atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, dan atau Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pencucian Uang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Seperti diketahui, Heru ditetapkan sebagai tersangka bersama Ramadhan Ismi.  Ramadhan merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sabang pada BPKS.

Menurut keterangan Johan,  Heru dan Ramadhan ditengarai melakukan perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang guna memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi menyangkut pembangunan dermaga bongkar di Sabang, NAD.

”RI dan HS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP,” katanya.

Johan menjelaskan, kedua tersangka diduga menggunakan modus mark up atau penggelembungan anggaran yang mengakibatkan negara mengalami kerugian mencapai Rp249 miliar. []