Masa Kampanye Bawaslu Apresiasi Netralitas TNI

69

JAKARTA, WB – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, menerima kunjungan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Abhan, S.H. beserta Staf, diruang tamu Panglima TNI, Jl. Merdeka Barat No. 2, Jakarta Pusat, Senin (19/2/2018).
 

Dalam pertemuan tersebut, Ketua Bawaslu menyampaikan bahwa tahapan Pilkada sudah berjalan dan kampanye sudah dimulai tanggal 15 Februari sampai 26 Juni 2018.  Menurutnya, ditengah pelaksanaan tahapan kampanye ada potensi kerawanan disejumlah daerah.

“Kami sudah mengantisipasi hal tersebut melalui koordinasi secara terus menerus dengan jajaran TNI dan Polri,” ujar Abhan.
 

Bawaslu menyampaikan apresiasi atas kehadiran Panglima TNI yang beberapa waktu lalu pada acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA untuk Pilkada 2018 Berintegritas.  

“Kehadiran Panglima TNI memberikan dampak positif kepada publik untuk bersama-sama menciptakan setiap tahapan kampanye Pilkada 2018 bebas dari pengaruh politik transaksional dan SARA,” katanya.
 

Ketua Bawaslu juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Panglima TNI atas komitmen TNI yang menjunjung tinggi netralitas, termasuk anggota TNI yang ikut kontestasi dalam Pilkada harus mengundurkan diri.
 

Disamping itu, Bawaslu RI juga melaporkan kepada Panglima TNI bahwa jajaran Bawaslu RI akan banyak berkoordinasi dengan aparat TNI diwilayah tentang bantuan transportasi, khususnya yang sulit dijangkau seperti daerah-daerah rawan dan terpencil di wilayah Indonesia.

“Mohon bantuan TNI terkait pengamanan dan keamanan, khususnya menghadapi berbagai dinamika situasi dalam proses Pilkada, Pileg dan Pilpres yang akan datang,” katanya.
 

Menanggapi audiensi yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa TNI selalu siap mendukung dan membantu Bawaslu RI, apabila masuk ke wilayah rawan konflik dan terpencil dalam melaksanakan tugasnya demi kepentingan dan kelancaran tugas Bawaslu.  

“TNI selalu siap membantu, kalau itu untuk kepentingan dan keselamatan bangsa,” tegasnya.
 

“Sesuai Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, sudah menjadi tugas dan tanggung jawab TNI dalam menjaga keselamatan bangsa dan negara. TNI tetap berkomitmen dan menjunjung tinggi netralitas, hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tandas Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.[]