Mendagri : Aparat di Daerah Tidak Boleh Berpolitik Praktis

79

JAKARTA, WB –  Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi berharap kepada anggota DPR dan DPRD periode berikutnya dapat benar-benar menjadi wakil rakyat. Oleh karenanya Gamawan menyarankan jika Pemilukada nantinya bisa diserahkan pada tingkat DPRD dan bukan dipilih secara langsung.

“Jadi terkait pelaksanaan otonomi daerah mamang harus ditata kelola kembali. Dan termasuk salahsatunya adalah terkait pemilihan kepala daerah (pemilukada),” ujar Gamawan dalam jumpa persnya di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (24/4/2014).

Gamawan menambahkan, terkait otonomi itu pastinya berbicara soal tata kelola daerah. Dan saat ini sendiri, tata kelola daerah masih terlihat buruk. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya kepentingan pribadi dan juga kepentingan politik yang dilakukan dari para pejabat daerahnya.

“Aparat daerah kan tidak boleh terlibat politik praktis. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Banyaknya bongkar-pasang dalam Pemilukada justru hanya menghasilkan kepala daerah yang korup dan juga banyak kepentingan politiknya,” kata Gamawan.

Kedepan Gamawan akan mencari formula untuk mengefektifkan tata kelola pemerintahan daerah, termasuk melalui penyempurnaan regulasi.

“Kita ingin mendengar masukan, kritikan-kritikan, karena selama ini kita terus menginventarisir kelemahan-kelemahan otonomi daerah yang kita harapkan,” pungkas Gamawan.  []