JAKARTA, WB – Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra), Poempida Hidayatulloh prihatin atas gencarnya arus pemutusan hubungan kerja (PHK), yang dilakukan banyak perusahaan saat ini.
Pemutusan kerja tersebut, kata Poempida akan menjadi alarm kekhawatiran, oleh karenanya pemerintah harus membaca permasalahan tersebut secara cermat serta menyiapkan solusinya.
“Tidak boleh kita semua lupakan akan janji kampanye Presiden Jokowi dalam membuat Barrier untuk menyeimbangkan dan memberikan peluang lebih bagi pekerja domestik. Boleh jadi mereka masuk secara legal,” tutur Poempida lewat pesan singkatnya Selasa, (30/6/2015).
Poempida menambahkan, ketidakadilan dalam masalah ketenagakerjaan kian terasa dengan banyaknya kasus hubungan industrial yang sudah inkracht dan dimenangkan pekerja tetapi tidak dapat dieksekusi. Maka itu, menurut Poempida PR Pemerintah jelas harus merealisasikan keadilan tersebut tanpa memberikan sinyal keraguan bagi investasi baru yang menjadikan isu ketenagakerjaan sebagai momok belaka.
“Kinerja Kementrian Tenaga Kerja sebagai penegak keadilan dan pemberi kepercayaan terhadap kaum pekerja dan pengusaha memang masih jauh dari ideal. Ironisnya hal tersebut tidak diiringi dengan gagasan dan langkah-langkah nyata untuk menuju situasi ideal,” tuturnya.
Poempida mengingatkan, era Masyarakat Ekonomi ASEAN pun sudah di depan mata. Lanjut dia, perlu ada strategi yang secara jangka panjang tidak merugikan basis ketenagakerjaan domestik yang semakin hari semakin menuntut lapangan pekerjaan yang layak.
“Kekuasaan bisa memberikan jalan dan ini adalah amanat Konstitusi Republik tercinta ini,” tutup Poempida.[]