JAKARTA, WB – Ketua Umum Partai Islam Damai Aman (Idaman), Rhoma Irama menilai adanya ambang batas untuk pemilihan presiden pada 2019 merupakan peraturan tidak tepat.
Rhoma mengaku dengan adanya ambang batas, maka partai yang dapat mengajukan calon presiden hanya partai yang jumlah anggota parlemennya memenuhi ambang yang ditentukan berdasarkan hasil pemilu 2014.
Padahal, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013, kata Rhoma, pada 2019 akan digelar pemilihan secara serentak.
Dengan putusan MK soal keserentakan itu, pemerintah pun diminta menghapus ketentuan ambang batas perolehan suara di pemilu legislatif sebagai syarat parpol mengusung calon presiden dan wakil presiden.
“Kebijakan ini anomali. Secara rasional ini tidak rasional,” kata Rhoma beberapa waktu lalu.
Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara untuk menjadi presiden. Adanya ambang batas dinilai Rhoma akan menutup hak warga negara tersebut.
“Threshold selain anomali dan tidak rasional, tidak bisa diaplikasikan,” kata Raja dangdut ini.[]