Romi : Rolling Jabatan dan Pemecatan Itu Ilegal

45

JAKARTA, WB – Gonjang-ganjing kisruh di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) makin panas. Setelah muncul rumor pemecatan yang dilakukan Suryadharma Ali (SDA), kini muncul isu rolling jabatan di kesekjenan PPP.

“Sekjen DPP PPP masih dijabat oleh Muchammad Romahurmuziy, sesuai keputusan formatur Muktamar VII PPP di Bandung tahun 2011. Jadi tidak benar pernyataan wasekjen PPP Saifullah Tamlicha yang menyebutkan bahwa sudah ada rolling sekjen DPP PPP, yang didasarkan atas Rapat Pengurus Harian (PH) DPP yang disebutkan,” ujar Sekjend PPP, Romahurmuziy melalui pesan singkatnya, Sabtu, (19/4/2014).

Romi menjelaskan, pada pertemuan internal partai di DPP PPP, dihadiri hanya 15 orang dari 55 Anggota Pengurus Harian DPP PPP. Padahal sesuai ketentuan pasal 57 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga (ART) PPP menyatakan Rapat PH sah apabila dihadiri oleh seperdua dari anggota Pengurus Harian.

“Artinya rapat PH DPP sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 28 orang Anggota PH DPP,” ujarnya.

Terhadap pernyataan yang menyebutkan keputusan itu didasarkan atas ketentuan pasal 9 ayat (2) ART PPP disampaikan bahwa, keputusan harus didasari atas hal yang sangat mendesak yang mana itu tidak pernah ada.

“Keputusan itu hanya bisa dilakukan bersama-sama oleh ketua umum, empat orang wakil ketua umum, ketua bidang organisasi, sekjen, dan wasekjen bidang organisasi. Yang mana hal ini juga tidak terjadi,” katanya.

Lebih jauh Romi juga menjelaskan kalau DPP PPP selama ini tidak pernah mengadministrasikan surat keputusan terkait pemecatan atau rolling siapapun dari fungsionaris PPP.

“Dengan demikian, surat keputusan apapun yang muncul, adalah ilegal, melanggar AD/ART PPP, dan dengan demikian batal demi hukum sesuai hasil konsultasi kami kepada Mahkamah Partai,” tandas Romi. []