Ruhut: Pilkada Langsung Atau Lewat DPRD Memiliki Kekurangan

62

JAKARTA, WB – Pelaksanaan Pilkada langsung maupun lewat DPRD sampai saat ini masih menuai pro dan kontra. Menanggapi hal itu, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul memiliki pandangan lain.

 

Menurutnya, baik Pilkada langsung maupun lewat DPRD, keduanya memiliki kekurangan. Pertama, Pilkada secara langsung dianggap masih memiliki potensi yang besar bagi kepala daerah untuk melakukan korupsi. Pasalnya modal yang dikeluarkan oleh setiap calon besar.

 

“Jadi kelemahannya bagaimana dia (kepala daerah) mau balik modal kalau tidak korupsi,” ujarnya, Senin (15/9/2014).

 

Ruhut mencontohkan, beberapa fenomena yang terjadi saat ini dimana banyak kepala daerah yang terlibat kasus korupsi, baik di Kejaksaan Agung, maupun KPK. Masalah ini timbul, akibat kepala daerah ingin mengembalikan modalnya saat kampanye.

 

Oleh sebab itu, bisa saja menurut Ruhut, Pilkada dilakukan secara langsung, tetapi harus ada pengawasan ketat dari aparat penegak hukum agar dapat mencegah praktik korupsi yang dilakukan kepala daerah. Selain itu, kata dia, perlu ada penguatan UU untuk mengatasi ekses negatif dari pelaksanaan Pilkada.

 

“‎Jadi solusinya kalau tidak penguatan dari penegakan hukum, yang didukung oleh UU itu susah,” katanya.

 

Sementara, untuk Pilkada melalui DPRD, Ruhut juga menilai ada kekurangan, selain tidak melibatkan masyarakat untuk menyuarakan hak demokrasinya. Sistem ini juga akan menimbulkan persoalan kalau saja ternyata yang dipilih oleh anggota DPRD tersangkut persoalan hukum  termasuk korupsi.

 

Anggota DPR Komisi III itu, tidak sepakat dengan pendapat rekan politiknya di Demokrat, Max Sopacua, yang mengatakan bahwa Pilkada melalui DPRD sebenarnya sama saja dipilih oleh rakyat, karena yang memilih anggota DPRD adalah rakyat.

 

“Kalau bicara Pilkada lewat DPRD, aku tak sependapat dengan Max Sopacua. Dia bilang DPRD yang memilih rakyat, jadi sama saja kalau kepala daerah dipilih DPRD, toh sama-sama dipilih rakyat. Tapi, menurut saya, kalau anggota DPRD itu begitu terpilih kemudian jadi `maling`, lantas bagaimana?” jelasnya.

 

Sekedar informasi, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono sekaligus Presiden Republik Indonesia juga, sepakat dengan adanya pemilihan langsung. Menurutnya, rakyat sudah terbiasa dengan sistem yang ada saat ini karena cocok dengn sistem presidensil yang dianut di Indonesia. []