SBY : Terlalu Lama Memimpin, Bisa Jadi Diktator

69

JAKARTA, WB – Pemimpin Terlalu Lama JAKARTA, WB – Masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden sudah berjalan salam 10 tahun, banyak pihak yang mengusulkan agar SBY maju lagi untuk dicalonkan sebagai Wakil Presiden.

Salah satu orang yang kerap menyuaran usulan itu adalah, mantan Ketua Umum Anas Urbaningrum. lewat acount twitternya Anas kerap mengulas posisi Wapres bagi SBY itu sangat bagus seperti halnya tokoh Nelson Mandela. SBY pun menilai usulan itu adalah hal yan aneh dan dianggap melecehkan.

Selain Anas, usulan untuk menjadikan SBY sebagai Cawapres juga muncul dari PPP, alasannya SBY dianggap punya pengalaman yang cukup untuk membantu presiden yang baru dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun kedepan.

Karena merasa risih, SBY pun menanggapi dua usulan tersebut lewat situs youtube. Menurut SBY menjadi Cawapres memang tidak dilarang oleh konstitusi, meski diperbolehkan ia tidak akan mau untuk maju lagi.

“Tidaklah, tentu tidak. Andai kata saya ini bisa maju lagi untuk yang ketiga kali, dan tidak dilarang oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku, saya pun tidak akan maju lagi,” katanya lewat situs youtube yang diunggah beberapa saat lalu.

Bagi SBY kepemimpinan yang terlalu lama itu tidak baik karena cenderung akan disalahgunakan, dan banyak pemimpin yang terlalu lama jadi penguasa akan dijatuhkan oleh rakyatnya sendiri

“Sebagian dari mereka menjadi tiran menjadi diktator dan tentu tidak baik kalau kekuasaan digunakan secara sewenang-wenang, demokrasi akan mati, dan hak rakyat akan dikebiri,” ujarnya.

Menurut SBY kalau hanya untuk sekedar mambantu presiden kedepan, tidak harus menjadi Wapres. Berjuangan untuk kemajuan Indonesia bisa dilakukan dimana saja kapan saja asal ada kemauan.

“Banyak yang bisa kita lakukan agar beliau sukses,” katanya.

SBY juga mengritik, pola kepemimpinan di berbagai dearah, baik tingkat Bupati, maupun Gubernur yang masih dijabat oleh orang-orang lama sampai lebih dari 10 tahun. Bahkan demi menjaga kekuasaanya, mereka mewariskan kepada anak, istri atau keluarganya seperti membangun dinasti.

“Memang tidak dilarang oleh Undang-Undang, tetapi kalau sungguh dipaksakan agar kekuasaan itu jatuh di antara keluarganya sendiri, sekali lagi itu tidak etis secara politis,”jelasnya. []