Sekolah Sering Libur, Mendikbud Diminta Tanggung Jawab

85

JAKARTA, WB – Menteri Pendidikan Anis Baswedan diminta agar turun langsung menangani anak-anak sekolah yang terkena bencana kabut asap. Pasalnya sudah lama sekolah diliburkan akibat pencemaran udara yang tidak sehat.

“Agar UN dapat berjalan baik lakukan penanganan pendidikan dengan baik sehingga murid, guru dan orangtua tenang menghadapi ujian,” kata Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas Evaluasi Pengendalian Karhutla dan Penanganan Korban Asap akibat Karhutla di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (23/10/2015).

Dalam keterangan yang dikirimkan Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB‎ Sutopo Purwo Nugroho disebutkan bencana asap akibat karhutla masih berlangsung saat ini. Hotspot masih banyak. Sebagian kualitas udara di Sumatera ‎dan Kalimantan masih berbahaya. Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah penanganan.     

Untuk penanganan jangka pendek agar para menteri yang menangani terjun langsung ke lapangan. Proses evakuasi yang sudah disiapkan agar segera dilaksanakan. Evakuasi tidak perlu ‎ke luar kota atau daerah tapi bisa di daerah tersebut.

“Evakuasi dapat dilakukan di kantor Bupati/Walikota atau kantor Pemda untuk melayani bayi, anak-anak dan kelompok rentan. Siapkan ruangan yang tersedia pembersih udara dan asap, pencegah masuknya asap ke ruangan dan layani kesehatan masyarakat. Jika dievakuasi keluar kota atau daerah akan sulit karena masyarakat masih harus bekerja,” demikian arahan presiden dalam pembukaan rapat terbatas.

Kemudian Menteri Kesehatan agar memobilisasi sarana dan prasarana dengan melibatkan swasta dan masyarakat. Kebakaran hutan adalah masalah kita bersama.

“Saya mendukung semua gerakan masyarakat untuk mengatasi masalah ini. Membantu korban baik TNI, Polri dan semua kementerian dan lembaga bersama-sama menangani kebakaran hutan dan lahan ini,” ujar Presiden lagi.

“Kedepan, untuk penanganan gambut kita harus melakukan One map  policy harus jalan. Jangan ada yang tumpang tindih. Saya menginstruksikan kepada Menteri LHK untuk tidak ada izin lagi di lahan gambut. Segera lakukan revitalisasi. Bagi lahan yang sudah dibuka segera lakukan review. Ekosistem gambut yang belum dibuka jangan ada lagi yang dibuka. Kita harus tata kembali ekosistem gambut,” terangnya. []