Sugiharto Jadi Tersangka Kasus e-KTP

45

JAKARTA, WB – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah resmi mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Seprindik) kepada Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto.

Sugiarto ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012. Melalui juru bicara KPK, Johan Budi menginformasikan, KPK telah mempunyai dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka.

“Setelah dilakukan gelar perkara terkait penyelidikan, didapat dua alat bukti yang cukup yang disimpulkan telah ada dugaan tindak pidana korupsi di dalam pelaksanaan pengadaan e-KTP. Dari hasil gelar perkara dan permintaan keterangan, ditetapkan S selaku PPK di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai tersangka,” ujar Johan, di KPK, Selasa (22/4/2014).

Sugiarto dijerat dengan pasal Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Selaku pejabat pembuat komitmen (PPK), Sugiharto diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara terkait pengadaan proyek tersebut. Johan menyebut nilai proyek pengadaan e-KTP 2011-2012 ini mencapai Rp 6 triliun.

“Ini nilai proyeknya cukup besar, ya,” katanya.

Selain menetapkan Sugiharto sebagai tersangka, KPK juga langsung bergerak cepat melakukan pengeledahan di kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang berlokasi di kawasan Kalibata.

“Ada penggeledahan yang dilakukan di sejumlah tempat, di antaranya ada di satu tempat, di kantor Ditjen Dukcapil di Kalibata, Jakarta Selatan,” ujar Johan.

Menurut Johan, penyelidikan proyek e-KTP ini berawal dari laporan masyarakat yang masuk ke KPK pada 2012-2013. Johan tidak membantah ada informasi yang disampaikan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin terkait proyek e-KTP ini.

Jauh sebelum itu,  Nazaruddin sempat menyampaikan kepada media mengenai dugaan mark up Rp 2,5 triliun proyek e-KTP. Banyak para politisi yang disebut Nazar terlibat dalam kasus tersebut, termasuk Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi. []