Takut Terseret Kasus Suap, BCA Klaim Taat Pajak

41

JAKARTA, WB – Seolah ingin lepas dari kasus hukum terkuaknya kongkalikong permohonan keberatan pajak yang diajukan Bank Central Asia (BCA) pada tahun 2004 oleh Penyidik KPK, Presiden Direktur Bank Central Asia (BCA) Jahja Setiaatmadja mengklaim perusahaanya selalu membayar pajak sesuai aturan yang berlaku.

“Yang kami ingin luruskan, BCA sebagai wajib pajak telah memenuhi prosedur dan haknya secara benar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. BCA tidak melanggar aturan,” ujarnya di Gedung Menara BCA, Jakarta, Selasa (22/4/2014).

Meski KPK sudah menetapkan mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo sebagai tersangka dalam kasus tersebut, Jahja mau mengakui bisa jadi memang ada kesalahan.

“Ya itu artinya ditemukan kejanggalan, apakah BCA rasa lakukan benar,” katanya.

Jahja sendiri, tidak mau mengomentari lebih banyak mengenai penetapan Hadi sebagai tersangka. Ia menyerahkan semua proses itu kepada lembaga hukum KPK. Dan ia yakin tahun 2003-2004 BCA telah bayar Pajak sesuai aturan.

“Masalah penetapan Hadi saya tidak berkompeten beri tanggapan. Sedangkan faktanya cukup kuat lakukan ketentuan sesuai SKB Menteri Keuangan dan Gubernur BI, kita jual ke BPPN dengan nilai nihil, dari sisi perpajakan ini memang terjadi berbeda pendapat,” katanya.

Seperti diketahui, Hadi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada, Senin (21/4/2014), dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dirjen Pajak pada tahun 2002-2004.

Pria asal Pamekasan, Madura ini diduga melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait permohonan keberatan Bank Central Asia (BCA) selaku wajib pajak pada 1999. Dia disangka melanggar Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Ketika itu BCA mengajukan keberatan pajak atas non performance loan yang nilainya Rp 5,7 triliun. Hadi diduga menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA tersebut. Ia diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 375 miliar dari pajak yang tidak dibayarkan BCA. Apakah terdapat penerimaan dana oleh Hadi Purnomo, Ketua KPK menyatakan masih didalami. []