JENEWA, Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations Human Rights Council/UNHRC) pada Kamis (6/10) menolak draf keputusan terkait Xinjiang, yang digambarkan oleh seorang utusan China di Jenewa sebagai “dengan niat sebenarnya memanfaatkan badan-badan hak asasi manusia PBB untuk ikut campur dalam urusan internal China dan menggunakan isu terkait Xinjiang untuk membendung China.”
Amerika Serikat (AS) dan beberapa negara lain mengajukan draf keputusan dan mengemasnya sebagai isu prosedural, mencoba untuk menjustifikasi “penilaian” yang tidak sah dan ilegal, serta untuk mengangkat isu terkait Xinjiang yang sama sekali tidak ada dalam agenda dewan, kata Chen Xu, Kepala Misi China untuk PBB di Jenewa.
“Isu terkait Xinjiang sama sekali bukan isu hak asasi manusia (HAM). Ini tentang kontraterorisme, deradikalisasi, dan antiseparatisme,” ujar Chen sebelum pemungutan suara pada Kamis (6/10) di Sidang Dewan Hak Asasi Manusia ke-51.
Dia mengatakan kepada dewan tersebut bahwa setelah berbagai upaya keras, Xinjiang tidak mengalami insiden kekerasan dan teroris selama lima tahun berturut-turut. Hak asasi manusia semua kelompok etnis di Xinjiang dilindungi sepenuhnya.
Chen mengungkapkan bahwa selama enam dekade terakhir, populasi Uighur di Xinjiang berkembang dari 2,2 juta jiwa menjadi sekitar 12 juta jiwa, dan rata-rata angka harapan hidup meningkat dari 30 tahun menjadi 74,7 tahun.
“Dengan menutup mata terhadap fakta dan kebenaran ini, Amerika Serikat dan beberapa negara lain mengarang dan menyebarkan banyak kebohongan dan rumor, dalam upaya untuk memfitnah China, merusak stabilitas Xinjiang, dan membendung perkembangan China,” ungkapnya. “Ini adalah contoh tipikal dari manipulasi politik dan pelanggaran berat terhadap HAM semua kelompok etnis di Xinjiang.”
Lebih lanjut, Chen menekankan bahwa sejauh ini, semua resolusi khusus negara dari Dewan Hak Asasi Manusia ditujukan untuk negara-negara berkembang. AS dan beberapa negara lain, dengan mengabaikan pelanggaran serius HAM mereka, menuding pihak lain sesuka hati.
“Ini merupakan standar ganda yang tipikal. Komunitas internasional tidak boleh membiarkan segala bentuk upaya untuk mempolitisasi atau memperalat isu-isu HAM, dengan maksud untuk mencegah badan-badan hak asasi manusia multilateral melayani tujuan politik negara-negara tertentu,” ujar utusan China tersebut.
Diproduksi oleh Xinhua Global Service
