BEIJING, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China pada Minggu (5/12) merilis sebuah laporan di laman situsnya yang bertajuk “Kondisi Demokrasi di Amerika Serikat (AS)”.
Berdasarkan fakta dan pendapat para ahli, laporan tersebut bertujuan untuk mengungkap kekurangan dan penyalahgunaan demokrasi di AS serta kerugian dari mengekspor demokrasi tersebut. AS diharapkan akan memperbaiki sistem dan praktik demokrasinya sendiri serta mengubah cara mereka berinteraksi dengan negara lain, papar laporan itu.
Selain bagian pembukaan dan kesimpulan, laporan tersebut memiliki dua bagian bertajuk “Apa itu demokrasi?” dan “Alienasi dan tiga malaise dalam demokrasi di AS”.
Demokrasi merupakan nilai bersama yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Itu merupakan hak bagi semua negara, bukan hak prerogatif yang dimiliki oleh segelintir pihak, sebut laporan itu, seraya menambahkan bahwa demokrasi memiliki bentuk yang berbeda-beda, dan tidak ada model yang cocok bagi semua.
Lebih lanjut, laporan tersebut mengungkapkan bahwa sama sekali tidak demokratis jika mengukur sistem politik yang beragam di dunia dengan satu tolok ukur atau menilai peradaban politik yang berbeda dari satu perspektif.
Sistem politik suatu negara harus diputuskan secara independen oleh rakyatnya sendiri, papar laporan itu.
Dari perspektif sejarah, perkembangan demokrasi di AS merupakan sebuah langkah maju. Sistem partai politik, sistem perwakilan, satu orang satu suara, serta pemisahan kekuasaan menghapus dan mereformasi otokrasi feodal di Eropa, tambah laporan tersebut.
Namun, selama bertahun-tahun, demokrasi di AS menjadi terasing dan merosot, serta semakin menyimpang dari esensi demokrasi dan rancangan aslinya, sebut laporan itu.
Laporan tersebut menguraikan alienasi dan malaise dalam demokrasi di AS dari tiga aspek: sistem yang penuh dengan masalah yang mengakar, praktik demokrasi yang berantakan dan kacau, dan konsekuensi bencana dari ekspor AS atas merek demokrasinya.
Laporan itu mengatakan yang saat ini penting bagi AS adalah bekerja dengan sungguh-sungguh guna memastikan hak-hak demokrasi rakyatnya dan memperbaiki sistem demokrasi ketimbang memberikan terlalu banyak penekanan pada demokrasi prosedural atau formal dengan mengorbankan demokrasi substantif dan hasilnya.
Hal yang juga penting bagi AS adalah mengemban lebih banyak tanggung jawab internasional serta menyediakan lebih banyak barang publik kepada dunia daripada selalu berusaha memaksakan merek demokrasinya sendiri kepada pihak lain, menggunakan nilai-nilainya sendiri sebagai sarana untuk memecah dunia ke dalam kubu yang berbeda, atau melakukan intervensi, subversi, dan invasi ke negara lain dengan dalih mempromosikan demokrasi, tambah laporan itu.
Komunitas internasional kini dihadapkan pada tantangan-tantangan yang mendesak dalam skala global, mulai dari pandemi COVID-19, perlambatan ekonomi, hingga krisis perubahan iklim, papar laporan itu, sembari menyerukan semua negara untuk mengesampingkan perbedaan dalam sistem, menolak mentalitas menang dan kalah (zero-sum), serta mengejar multilateralisme sejati.
Semua negara perlu menegakkan perdamaian, pembangunan, kesetaraan, keadilan, demokrasi, dan kebebasan, yang merupakan nilai-nilai umum kemanusiaan, kata laporan itu.
Hal penting lainnya adalah semua negara saling menghormati, bekerja untuk memperluas landasan bersama sembari mengesampingkan perbedaan, mempromosikan kerja sama bagi keuntungan bersama, serta bersama-sama membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, papar laporan tersebut.
Diproduksi oleh Xinhua Global Service