JAKARTA, WB – Sebanyak 200 orang yang tergabung dalam Aliansi Relawan dan Rakyat (ARRI), melakukan aksi di depan kantor Menteri negara BUMN. Alasan mereka menggeruduk institusi yang dipunggawai oleh Rini Suwandi itu terkait niat Presiden Jokowi yang ingin BUMN dapat mengembangkan aksi korporasi dan ikut andil dalam pembangunan nasional.
“Dikhawatirkan program presiden itu akan sia-sia. Dalam beberapa putaran penggantian jajaran direksi tercium adanya tangan-tangan mafia yang ingin menempatkan orang-orangnya dan menjadikan BUMN sebagai ladang bisnisnya,” ujar koordinator aksi Dian Setiowati dihalaman gedung, Rabu, (14/01/2015)
Kecurigaan Dian terhadap kementerian BUMN, didasarkan atas dugaan dimana beberapa direktur utama BUMN ditengarai adalah orang-orang yang tergabung dalam mafia perbankan atau mafia lainnya. Terlebih disaat Presiden Jokowi akan menyuntik BUMN dengan kucuran dana puluhan triliun dan menghilangkan tradisi pembagian deviden.
“Ada operasi senyap untuk mengusai BUMN basah dengan menunjuk direktur BUMN secara tidak transparan”, ujarnya.
Dian memaparkan, apa yang dilakukan Rini Suwandi, dalam menunjuk jajaran direksi BUMN seperti Telkom, PLN, dan BULOG terkesan tidak memakai prosedur. Pasalnya, Rini seperti melangkahi kewenangan dan peran presiden yang seharusnya bisa terlibat dalam penunjukan para direksi BUMN.
“Ditakutkan para direksi itu adalah teman-teman dekat menteri atau wakil presiden, sehingga penunjukan mereka bagian dari nepotisme. Ini jelas bertentangan dengan Nawacita dan Trisakti yang diusung oleh Presiden Jokowi,” ujarnya.
Sementara itu, koordinator ARRI, Dadan Rhamdani mengatakan, pergantian dan penunjukan jajaran direksi yang dilakukan dalam tempo singkat, tak ubahnya seperti alap-alap curanmor saja.
Menurut Dadan, ini semua karena sejak awal Rini layaknya calon Kapolri yang saat ini tengah marak, yakni orang-orang yang tidak kredibel dan kena kartu merah KPK .
“Tidak heran kalau hasil kerjanya amburadul, karena yang bersangkutan sebelumnya terlibat dalam skandal SKL (Surat Keterangan Lunas) yang diberikan kepada konglomerat penerima BLBI”, tandas Rhamdani.[]