JAKARTA, WB – Kenaikan tunjangan para wakil rakyat yang duduk di Senayan berupa tunjangan kehormatan, komunikasi intensif, peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta bantuan langganan listrik dan telepon menuai polemik berkepanjangan. Pimpinan DPR pun langsung berkomentar mengenai hal tersebut.
Seperti Fahri Hamzah yang menilai angka kenaikannya sangat kecil, yakni hanya 0,00191% dari total belanja negara dalam APBN. “Inilah, yang diributkan soal kasur, tunjangan DPR, parfum, kunjungan ke Amerika. Saya terus terang curiga mengapa kita ini diserang yang kecil-kecil begini,” beber Politisi PKS tersebut.
Hal yang sama juga diutarakan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menurutnya kenaikan tunjangan bagi anggota DPR merupakan hal wajar dan tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi, tunjangan di setiap institusi juga dilakukan penyesuaian.
Selain itu, pihaknya sudah melakukan konfirmasi kepada menteri keuangan terkait kenaikan tunjangan itu. “Ternyata tidak hanya DPR yang melakukan penyesuaian. Tidak hanya untuk pejabat negara, dari swasta juga. Ada format baru gaji pejabat, itu sudah disepakati DPR dan Menkeu,” tandas dia. []