WARTABUANA – Rakyat Indonesia harus merubah cara berpikir tentang infrastruktur yang tidak hanya pembangunan fisik saja. Lebih dari itu, infrastruktur di bidang telekomunikasi juga menjadi pencapaian pemerintah yang perlu dukungan. Indonesia terus berinovasi dan membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk menuju hal itu, diperlukan pelayanan yang prima, yakni pembangunan infrastruktur berkelanjutan dan konsisten.
Ghal itu disampaikan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara melalui Diskusi Media Forum Merdeka Barat (Dismed FMB) 9, di Jakarta, Selasa (12/03/2019). Forum diskusi tematik ini mengangkat tema “Membangun Sumber Daya Manusia Menyongsong Era Industri 4.0: Memastikan Infrastruktur TIK, Industri Manufaktur, SDM Riset, dan Skema Dukungan Anggaran”.
Rudiantara mengatakan, fokus pemerintah saat ini salah satunya pembangunan infrastruktur. Menurutnya, sektor ini merupakan salah satu faktor pendorong terpenting kemajuan sebuah negara.
“Pemerintah membangun infrastruktur dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang sudah siap untuk bertarung di kancah global. Lewat program Digital Talent Scholarship, Indonesia akan menjadi negara yang lebih maju lagi dari hari ini,” papar Rudiantara.
Rudiantara menambahkan, masyarakat harus merubah cara berpikir tentang infrastruktur yang tidak hanya jalan tol atau pembangunan fisik lainnya. Lebih dari itu, infrastruktur di bidang telekomunikasi juga menjadi pencapaian pemerintah yang perlu dukungan masyarakat luas.
“Tol informasi atau seperti yang dikatakan KH. Ma’ruf Amin, tol langit juga penting. Yakni percampuran infrastruktur digital dengan perangkat keras, seperti Palapa Ring yang menghubungkan wilayah Barat, Tengah dan Timur,” jelasnya.
Menteri Kominfo menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menyediakan infrastruktur telekomunikasi dengan membangun satelit sendiri milik Indonesia. Komitmen tersebut berdasar pada mimpi besar bahwa Indonesia harus menjadi bangsa yang kuat dan mampu bertarung di kancah internasional.
“Kita berharap, ke depan tidak ada lagi pendidikan yang tertinggal karena tidak terhubung dengan internet. Tidak ada lagi Puskesmas yang tidak terhubung dengan internet, sehingga kecepatan pelayanan kesehatan bisa maksimal,” ungkap Rudiantara.
Dalam diskusi itu, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Setiawan Wangsaatmaja mengungkapkan, pemerintah mempersiapkan SDM yang berkompeten sejak tahap perencanaan, perekrutan, pengembangan, hingga kesejahteraan.
Saat ini, ujarnya, untuk menjadi pegawai ASN telah melalui beberapa tahap yang tidak mudah. Pendaftaran dilakukan secara online, seleksinya juga menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), yang hasilnya bisa dilihat secara real time. “Kita ingin, yang diterima memiliki kriteria Smart ASN yang berintegritas, berwawasan global, serta memahami IT, dan bahasa asing,” ujarnya.
Setiawan menjelaskan, Smart ASN diharapkan bisa terwujud pada tahun 2024. Langkah-langkah yang diambil antara lain melalui perencaan yang baik, rekrutmen dan seleksi yang obyektif, transparan, adil, akuntabel, dan bebas dari KKN.
Selanjutnya dilakukan pengembangan kompetensi serta reformasi kesejahteraan. Ia optimis, kalau semua itu berjalan sesuai rencana, akan menghasilkan profil Smart ASN yang memiliki integritas, nasionalisme, profesionalisme, berwawasan global, memahami IT dan bahasa asing, memiliki hospitality, networking, dan jiwa entrepreneurship.
Selain Pegawai Negeri Sipil (PNS), saat ini pemerintah juga merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu, seperti pimpinan tinggi madya dan utama tertentu dengan persetujuan Presiden, dan jabatan fungsional. Syarat usia pelamar pun minimal 20 tahun dan paling tinggi setahun sebelum batas usia pensiun jabatan. Misalnya untuk guru yang usia pensiunnya 60 tahun, dapat dilamar oleh WNI yang berusia 59 tahun. []