JAKARTA, WB – Tindakan Partai Golkar yang memberhentikan secara sepihak tiga kadernya dan akan membatalkan mereka sebagai anggota legslatif, dinilai sebagai langkah yang mengabaikan prinsip pengelolaan partai politik secara demokratik.
Hal itu disampaikan pemerhati politik dari Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti dalam pesan singkatnya yang diterima wartabuana.com, Rabu (20/8/2014).
“Tindakan ini memicu ketidakpastian hasil pemilu. Sebab, caleg yang sudah terpilih bahkan mencapai BPP dapat dibatalkan secara sepihak keterpilihannya hanya karena partai memberhentikannya juga secara sepihak,” ujar Ray.
Kata Ray, partai yang melakukan tindakan itu dapat menciderai amanah masyarakat. Dan jika tidak segera disikapi secara tepat, tindakan seperti itu akan berpotensi menjadi trend di dalam budaya partai.
“Pada tingkat tertentu, tindakan ini dapat disebut merampas hak politik warga yang telah memilih wakilnya di DPR. Dengan sistem pemilihan suara terbanyak, keberadaan partai sebagai tonggak penentu suara rakyat sebenarnya sudah tak signifikan,” papar mantan mantan aktivis 98 ini.
Ray berpandangan, banyak anggota legslatif yang dipilih semata-mata karena memang sosok karakter si calon dan bukan partainya. Dalam kasus ini, partai hanya jembatan dan bukan penentu. Oleh karena itu, usulan Partai Golkar yang meminta KPU mencoret dua nama kadernya yang sudah terpilih sebagai anggota DPR sebaiknya disikapi.
“KPU seharusnya mempertimbangkan apakah pemberhentian mereka dilakukan dengan cara yang demokratis atau tidak. Jika dilakukan dengan semangat yang bertentangan dengan demokrasi, KPU sebaiknya menolak permohonan pencoretan tersebut,” tandas Ray. []